Cara Beli Buku Studi Analisis Kebijakan Publik

Judul: Studi Analisis Kebijakan Publik

Pengarang: Karmanis, Karjono 

Penyunting, Hamidulloh Ibda

ISBN: 978-623-7590-46-0

Penerbit: CV. Pilar Nusantara

Editor: Hamidulloh Ibda

Cetakan: Pertama Tahun 2020

Harga: Rp 50.000 (belum ongkir)

Klik WA: 081225183113

Baca: Sinopsis Buku Metode Penelitian Karya Karmanis dan Karjono

Analisis kebijakan merupakan proses atau kegiatan mensintesa informasi, termasuk hasil-hasil penelitian, untuk menghasilkan rekomendasi opsi desain kebijakan publik. Kebijakan publik ialah keputusan atau tindakan pemerintah yang berpengaruh atau mengarah pada tindakan individu dalam kelompok masyarakatbagi peminat profesi analisis kebijakan.

Karakteristik dasar analisis kebijakan. Pertama, analisis kebijakan merupakan suatu proses atau kegiatan "sintesa" informasi yang berarti pemaduan berbagai informasi, termasuk hasil penelitian, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang selaras. Hal ini berarti obyek analisis kebijakan ialah proses penyusunan dan paket kebijakan. Kegiatan utama analisis kebijakan ialah pengumpulan informasi secara sistematis dan penarikan kesimpulan logis dari informasi tersebut. Dengan demikian, analisis kebijakan berdasarkan pada kaidah ilmiah.

Kedua, salah satu sumber utama informasi yang menjadi bahan analisis kebijakan ialah hasil-hasil penelitian. Hal ini berarti bahwa analisis kebijakan merupakan proses pengolahan lebih lanjut dari hasil-hasil penelitian sehingga siap digunakan dalam pengambilan keputusan dan desain kebijakan publik. Oleh karena itu, analisis kebijakan merupakan salah satu bentuk diseminasi hasil-hasil penelitian.

Ketiga, output analisis kebijakan ialah rekomendasi opsi keputusan atau desain kebijakan publik. Hal ini berarti bahwa output kebijakan adalah berupa nasehat atau petunjuk operasional tentang bahan pengambilan keputusan publik bagi spesifik klien. Oleh karena itu, analisis kebijakan haruslah disajikan secara jelas, singkat, padat, lengkap dan seksama.

Keempat, klien analisis kebijakan ialah para pengambil keputusan kebijakan publik (pemerintah dan DPR) dan kelompok yang berkepentingan (interest groups) atas kebijakan pemerintah tersebut. Klien pengguna analisis kebijakan bersifat spesifik. Hal ini berkaitan langsung dengan output analisis kebijakan yang berupa nasehat tentang kebijakan publik.

Kelima, analisis kebijakan berorientasi klien (client oriented). Hal ini merupakan implikasi dari sifat analisis kebijakan yang menghasilkan nasehat keputusan siap-guna bagiklien spesifik. Tanpa berorientasi klien analisis kebijakan tak akan mungkin siap guna. Hal ini berarti analisis kebijakan haruslah didasarkan pada "dari, oleh dan untuk klien".

Analisis kebijakan hanya dilakukan apabila ada permintaan atau "patut diduga"benar-benar dibutuhkan kliennya. Analisis kebijakan didorong oleh kebutuhan mendesak kliennya (client's need push). Dengan ciri-ciri di atas kiranya dapat terlihat bahwa analisis kebijakan (policy analysis) berbeda dengan penelitian kebijakan (policy research). Per-bedaan utama terletak pada obyek tujuan, klien, metode, penyajian dan jadwal waktu (Tabel 1). Secara umum dapat dikatakan bahwa perbedaan ini terutama terletak pada klien: klien analisis kebijakan adalah pengambil keputusan spesifik perorangan dan organisasi (specific client oriented), sedangkan klien penelitian kebijakan tidak bersifat spesifik, yaitu semua pihak yang berkepentingan baik pengambil keputusan, ilmuwan, maupun masyarakat umum.

Hal ini terjadi karena penelitian kebijakan dilakukan berdasarkan prosedur penelitian ilmiah yaitu harus terbuka bagi umum untuk dievaluasi kebenarannya, direplikasi dan digunakan hasilnya. Berbeda dengan itu, analisis kebijakan hanya diperuntukkan bagi klien spesifiknya. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa analisis kebijakan tidak termasuk katagori penelitian ilmiah, namun haruslah dilakukan secara ilmiah dalam artian harus sistematis, logis dan menggunakan teori ilmiah maupun hasil-hasil penelitian ilmiah. Hasil penelitian kebijakan merupakan salah satusumber utama informasi untuk pelaksanaan analisis kebijakan. Oleh karena itu, analisis kebijakan pada dasarnya merupakan salah satu wahana diseminasi hasil-hasil penelitian, termasuk hasil penelitian kebijakan